Detik Nusantara Probolinggo - Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris mengikuti zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) dalam Monitoring Center for Prevention (MCP). Acara ini berlangsung pada Rabu (5/3/2025) di ruang Djoyolelono, Kabupaten Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si, Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi, serta jajaran pejabat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Zoom meeting ini diikuti oleh sekitar 900 peserta yang terdiri dari kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. KPK menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dalam mencegah praktik korupsi di daerah.
MCP sendiri merupakan program inisiasi KPK yang bertujuan untuk memetakan area rawan korupsi di pemerintahan daerah. Dengan adanya program ini, daerah dapat mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan pengawasan lebih ketat serta mendorong berbagai langkah pencegahan agar potensi korupsi bisa diminimalkan.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan bahwa MCP adalah bentuk kolaborasi antara KPK, BPKP, dan kementerian terkait. Program ini diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah sehingga menciptakan ekosistem pencegahan korupsi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa MCP merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengukur efektivitas rencana aksi pencegahan korupsi. Dengan indikator yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam, MCP 2025 diharapkan menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien.
Dari evaluasi MCP tahun 2024, nilai capaian nasional mencapai angka 76, mengalami peningkatan satu poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, masih diperlukan berbagai penyempurnaan untuk menutup celah korupsi. MCP 2025 tetap berfokus pada delapan area intervensi utama, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, serta optimalisasi pajak daerah. Indikator MCP tahun 2025 pun dirancang melalui evaluasi mendalam dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan keselarasan dengan tantangan dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
(BR***)
