Detik Nusantara Probolinggo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, pada Kamis (13/2/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, seperti Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur, Andhika Paratama Herlambang, Plh Kepala Bakorwil V Jember, Aris Purwo, serta Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo, Hamim Wajdi. Sebanyak 150 peserta turut hadir, termasuk pejabat daerah, LSM, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, serta perwakilan dari kelompok pemuda, disabilitas, dan anak.
Sebagai bentuk kesepakatan, dilakukan penandatanganan berita acara FKP Ranwal RKPD 2026 oleh berbagai pihak, di antaranya Tutug Edi Utomo, Andhika Paratama Herlambang, Kepala Bapelitbangda M. Sjaiful Efendi, perwakilan Universitas Zainul Hasan, Ketua Himpaudi Kabupaten Probolinggo Siti Aisah, perwakilan Karang Taruna, Ketua Pertuni Kabupaten Probolinggo Moh. Ansori, serta Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo Yasin.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Effendi, menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap RKPD 2026 yang sedang disusun. RKPD sendiri merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sjaiful juga mengungkapkan beberapa tantangan pembangunan daerah, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 70,85, angka kemiskinan 16,45%, kemiskinan ekstrem 0,59%, dan tingkat pengangguran terbuka 3%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2024 mencapai 5,16%, Indeks Gini 0,339, dan Indeks Pembangunan Infrastruktur 65,86. Ia juga memaparkan isu strategis, prioritas pembangunan 2026, serta program SAE Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur, Andhika Paratama Herlambang, menegaskan bahwa RKPD merupakan bagian dari RPJMD yang harus berpedoman pada RPJPD, RTRW, RKP, RPJMD, dan program strategis nasional. Ia juga menyampaikan target makro pembangunan Kabupaten Probolinggo, termasuk PDRB per kapita 23,0, IPM 71,42, Gini Ratio 0,31, dan tingkat pengangguran terbuka 2,98% untuk tahun 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, menjelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2026 adalah "Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Inovasi dan Sinergitas Pembangunan Berkelanjutan". Prioritas pembangunan mencakup tata kelola pemerintahan, peningkatan SDM, ketahanan pangan, investasi, dan layanan infrastruktur yang berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Acara ini ditutup dengan sesi diskusi panel, di mana peserta menyampaikan berbagai saran dan rekomendasi demi penyempurnaan RKPD 2026. Diskusi ini diawali dengan paparan prioritas pembangunan daerah oleh Ketua TP2D Kabupaten Probolinggo, Hamim Wajdi. Melalui forum ini, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi dokumen yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel, demi pembangunan Kabupaten Probolinggo yang lebih maju dan berdaya saing.
(BR***)
