Detik Nusantara Probolinggo - Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur menggelar entry meeting untuk mengevaluasi rantai pasok dan stabilisasi harga komoditas pangan Triwulan I Tahun 2025. Pertemuan ini berlangsung pada Senin (24/2/2025) di Peringgitan dalam Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa, Kabupaten Probolinggo.
Kehadiran tim BPKP Jatim dipimpin oleh Vipras Aji Akbarsyah dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H. Ugas Irwanto, S.Sos, M.Si. Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turut mendampingi dalam diskusi mengenai kebijakan pangan daerah.
Evaluasi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 yang merevisi aturan terkait BPKP. Pelaksanaan evaluasi akan berlangsung selama 24 hari, dari 12 Februari hingga 14 Maret 2025.
Sekda Ugas Irwanto menyambut baik kunjungan tim BPKP Jatim dan menegaskan pentingnya evaluasi ini dalam memastikan kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berjalan efektif. "Evaluasi ini bertujuan memberikan keyakinan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menstabilkan harga pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional secara optimal," ujarnya.
Menurut Ugas, evaluasi ini juga diharapkan mampu menjawab beberapa isu strategis, seperti kurang efektifnya cadangan pangan daerah dalam mengendalikan gejolak harga, dominasi impor dalam pemenuhan stok pangan, serta rendahnya mutu beras yang diterima masyarakat dari cadangan pemerintah.
Sementara itu, Vipras Aji Akbarsyah menjelaskan bahwa Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu sampel evaluasi bersama Kabupaten Malang. Fokus utama evaluasi mencakup empat komoditas strategis, yakni bawang putih, daging sapi, daging ayam, dan telur.
"Keempat komoditas ini dipilih karena merupakan kebutuhan pokok yang harus tetap tersedia di pasaran tanpa mengalami kelangkaan atau penurunan daya beli masyarakat," pungkas Vipras.
(BR***)
