Detik Nusantara Probolinggo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) mengadakan rapat koordinasi (rakor) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk tahun anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan Argopuro, Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (15/1/2025).
Dokumen DPA-SKPD diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, yang didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda, Tutug Edi Utomo, serta Kepala BPPKAD, Kristiana Ruliani. Penyerahan ini diikuti oleh 62 Kepala Perangkat Daerah, meliputi Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat, Direktur RSUD, serta pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Sebagai simbolis, dokumen DPA-SKPD diserahkan kepada sejumlah perangkat daerah, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Perikanan, Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), RSUD Waluyo Jati, serta Kecamatan Tiris.
Selain penyerahan DPA, acara ini juga dirangkai dengan pemberian penghargaan untuk pengelolaan keuangan terbaik di lingkungan Pemkab Probolinggo. Di antaranya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) meraih kategori PPK-SKPD terbaik, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) sebagai Kasubag Perencanaan terbaik, serta Dinas Perhubungan (Dishub) yang dianugerahi kategori Bendahara Penerimaan terbaik.
Kepala BPPKAD, Kristiana Ruliani, menekankan pentingnya penyelarasan persepsi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung visi dan misi Bupati Probolinggo. Ia juga menyoroti perlunya monitoring dan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran agar setiap perangkat daerah dapat memahami pencapaian output dan outcome dari kegiatan mereka.
Pj Sekda Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, menambahkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus selalu mengikuti aturan perundangan dan prioritas pembangunan nasional. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk memaksimalkan belanja daerah, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu prioritas seperti pengentasan kemiskinan, stunting, dan program masyarakat lainnya.
"Bangun kinerja yang cerdas, tuntas, dan berkualitas demi mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia. Mari kita bersama-sama mendukung visi dan misi ini melalui pengelolaan APBD yang efektif, transparan, dan akuntabel," tegas Heri.
(BR***)
