Detik Nusantara Probolinggo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna pada Rabu (22/1/2025) siang. Agenda utama rapat adalah pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penanganan Pupuk guna mengatasi persoalan distribusi dan harga pupuk yang meresahkan petani.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Didik Humaidi, dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota DPRD. Dari pihak eksekutif, hadir Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, perwakilan Forkopimda, dan sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo.
Melalui Surat Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2025, DPRD menetapkan susunan anggota Panja yang terdiri dari 12 orang perwakilan enam fraksi. Muchlis terpilih sebagai Ketua Panja Penanganan Pupuk. “Panja ini akan bekerja lintas fraksi dan komisi untuk mengurai permasalahan pupuk, mulai dari mahalnya harga hingga distribusi yang tidak merata,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma.
Ketua Panja, Muchlis, menjelaskan bahwa langkah awal Panja adalah menyusun rencana kerja yang mencakup pemetaan masalah pupuk dari hulu ke hilir. Panja juga akan memanggil berbagai pihak terkait untuk membahas sistem seperti RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan e-Pubers.
“Kami akan mengkaji seluruh aspek, mulai dari distribusi hingga harga pupuk. Termasuk mencari tahu kendala yang dihadapi oleh kios, distributor, dan petani. Panja juga akan membuka ruang informasi kepada masyarakat mengenai regulasi dan hambatan yang terjadi, serta menyelidiki potensi permainan sistem distribusi oleh oknum tertentu,” ungkap Muchlis.
Lebih lanjut, Muchlis menekankan bahwa tujuan utama Panja adalah memastikan distribusi pupuk tepat sasaran dan kuota pupuk untuk Kabupaten Probolinggo mencukupi. “Kami akan memanggil Dinas Pertanian dan PT Pupuk untuk memastikan kuota distribusi, mengidentifikasi kelangkaan, dan mencari sumber masalahnya,” tegasnya.
Selain itu, Panja juga akan memeriksa ketidaksesuaian data antara aplikasi kios agen dan data RDKK yang sering menjadi penyebab penolakan penyaluran pupuk. “Kami perlu mengurai masalah ini agar petani tidak lagi dirugikan dan dapat memahami akar persoalannya,” pungkas Muchlis.
(BR***)
