Detik Nusantara Probolinggo - Baru-baru ini, kabar mengejutkan datang dari beberapa sekolah dasar (SD) di-Kecamatan Wonomerto. Para wali murid di sana mulai ramai membicarakan janji cairnya Program Indonesia Pintar (PIP) dengan syarat yang cukup kontroversial harus mendukung seorang calon bernama Zulmi-Rasit. Fenomena ini dengan cepat menyebar dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat luas.
Menurut kesaksian salah satu wali murid, ada pihak tertentu yang mengarahkan mereka untuk hadir dalam sebuah rapat di sekolah. Di sana, para wali murid diminta membawa Kartu Keluarga (KK) untuk kemudian didaftarkan ke Bank BRI sebagai syarat mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, ada satu syarat tak tertulis yang disampaikan secara implisit, para wali murid harus memilih calon yang disebut Zulmi-Rasit jika ingin pencairan dana PIP sebesar Rp450 ribu itu terealisasi.
Tentu saja, janji seperti ini mengundang kecurigaan dan kegelisahan. Beberapa wali murid mulai bertanya-tanya, mengapa program pemerintah yang semestinya bersifat netral ini justru dijadikan alat politik untuk menarik dukungan.
Fenomena ini mengingatkan sebagian warga pada praktik serupa yang terjadi di masa pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Waktu itu, skema serupa juga diterapkan, dimana Kartu Indonesia Pintar hanya cair satu kali saja, yakni di momen kampanye calon tertentu. Dengan adanya kasus ini lagi, banyak yang merasa bahwa program bantuan pemerintah sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu menjelang pemilu atau pemilihan lokal.
Warga berharap bahwa kejadian ini tidak terulang, apalagi menyasar pendidikan dasar yang seharusnya jauh dari kepentingan politik. Tindakan seperti ini dapat berdampak buruk bagi citra program pemerintah, dan berpotensi merugikan anak-anak yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan dana pendidikan.
(*)
