Detik Nusantara Probolinggo - Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan viralnya video di akun TikTok @kdssueb237 yang menampilkan seorang Oknum Perangkat Desa Wonorejo Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo diduga menjadi provokator dalam Pemilihan Calon Bupati Probolinggo 2024. Dalam video tersebut, perangkat desa yang tak seharusnya berpihak ini justru terang-terangan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu Calon Bupati Probolinggo, disertai imbauan yang cukup mengejutkan.
“Ayok, tidak usah rame-rame, tidak usah berteriak. Diam-diam saja, yang dikasih uang harus coblos,” ujar oknum perangkat desa tersebut dengan nada yang cukup santai namun penuh makna tersirat.
Ia melanjutkan bahwa dalam kontestasi ini, setiap calon harus siap menang atau kalah, bahkan menyarankan mereka yang tidak siap kalah sebaiknya tidak perlu mencalonkan diri. Lebih kontroversial lagi, ia menekankan bahwa hanya calon yang memberi uang saja yang layak dicoblos. Kalau tidak, warga lebih baik melanjutkan pekerjaan mereka daripada ikut memilih.
“Kalau kerja mengumpulkan cabai sekarang dibayar Rp50 ribu, mulai jam 8 pagi sampai jam 11. Kalau nggak ada uang mendingan kerja mengumpulkan cabai,” lanjutnya, dengan nada yang seolah menganggap remeh hak pilih masyarakat.
Tidak hanya itu, perangkat desa ini juga mengarahkan warga untuk memilih pasangan nomor 1, Zulmi-Rasit, sambil mengakhiri pesannya dengan instruksi yang cukup tegas. Kata-katanya, yang mungkin bagi sebagian orang terdengar polos, menjadi tanda tanya besar tentang keberpihakan perangkat desa dalam pilkada.
Melihat viralnya video ini, Ketua LSM Paskal, Sulaiman, tidak tinggal diam. Ia secara terbuka menyayangkan tindakan provokatif yang ditunjukkan oleh perangkat desa tersebut. Menurutnya, seorang perangkat desa seharusnya menjaga netralitas dan tak berpihak pada salah satu calon dalam pilkada.
“Sikap ini sangat disayangkan. Perangkat desa harus bersikap netral dan tidak boleh condong ke salah satu calon,” tegas Sulaiman
Sikap ini, menurutnya, hanya akan merusak integritas pilkada serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin desa yang seharusnya menjadi fasilitator demokrasi yang adil. Tindakan ini jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab perangkat desa sebagai abdi negara.
Video yang beredar di TikTok ini tidak hanya viral, tapi juga memancing banyak reaksi dari masyarakat. Ada yang merasa kecewa dengan sikap perangkat desa tersebut, menganggapnya sebagai bentuk manipulasi suara rakyat. Sementara itu, sebagian masyarakat justru menganggap kejadian ini sebagai “realita pahit” dari praktik pilkada yang mereka hadapi sehari-hari.
Banyak warga berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk menindak tegas oknum perangkat desa yang terlibat dalam politik praktis ini. Pilkada sejatinya adalah pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat, bukan kontestasi yang dimanipulasi demi keuntungan sepihak.
Kejadian ini menjadi peringatan bagi kita semua, betapa pentingnya menjaga independensi dalam proses demokrasi. Apakah ini hanya satu contoh dari kasus yang lebih besar atau sekadar tindakan oknum yang “kebablasan”? Apapun itu, peran perangkat desa seharusnya tetap netral dan berfungsi sebagai penengah, bukan sebagai provokator.
(*)
