Detik Nusantara Probolinggo - Dengan dilantiknya Presiden Prabowo Subianto banyak kalangan yang berharap khususnya rakyat Jawa Timur tentang keseriusan Pemerintah dalam Pemberantasan Kasus Korupsi Dana Hibah Provinsi Jawa Timur yang menyeret kader dari Partai Gerindra yang sudah tersebar luas dikalangan masyarakat.
Kedua dari Kader Partai Gerindra tersebut adalah Anwar Sadad sebagai anggota DPR RI dan Mahrus sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari dapil Kabupaten/Kota Probolinggo - Pasuruan. Keduanya telah diketahui dengan status tersangka KPK. Anwar Sadad sendiri mangkir dari panggilan lembaga antirasuah KPK dengan alasan yang tidak jelas sebagaimana yang dilansir dari media timesindonesia.co.id.
Meskipun menyandang status tersangka, Keduanya kelihatan aman saja dan hebohnya legislator Anwar Sadad mangkir dari panggilan KPK sehingga menimbulkan keresahan ditengah masyarakat Jawa Timur khususnya Probolinggo yang bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi pudar. Tentunya hal ini mendapat reaksi keras dari berbagai aktivis antikorupsi dengan menagih janji Presiden Prabowo Subianto pada waktu kampanye dan Pidato Perdana dalam Rapat Paripurna Pelantikan Presiden yang disaksikan oleh seluruh Rakyat Indonesia dan seluruh dunia.
Ketua LSM Paskal, Sulaiman, aktivis antikorupsi Probolinggo saat dikonfirmasi 25/10/2024 mengutuk keras para tersangka kasus dana hibah pokmas masih melenggang kangkung di Senayan duduk di kursi terhormat Gedung DPR RI tanpa beban moral yang juga menyeret kader Partai Gerindra . Padahal para tersangka tersebut sangat tidak layak dan memalukan yang berakibat rakyat tidak percaya pada lembaga terhormat tersebut. Oleh karena itu, LSM Paskal meminta ketegasan Presiden Prabowo komitmennya dalam pemberantasan korupsi .
Selain itu, Beliau juga menegaskan tanpa tendeng aling - aling akan melakukan aksi damai besar - besaran bila Para tersangka belum dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Para tersangka seperti Anwar Sadad dan Mahrus sangat menciderai demokrasi dan hukum yang dijunjung tinggi di negeri tercinta ini. Kita lihat saja apakah Presiden Prabowo melindungi para pengkhianat bangsa atau menghukum seberat-beratnya agar menjadi pelajaran bagi yang lain.
( MH )
